REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengkritisi progres pekerjaan pembangunan Gedung DPRD (lanjutan) tahun anggaran 2022, yang termasuk lamban. Hal ini disampaikannya usai melakukan monitoring bersama Ketua DPRD Bambang Irawan dan Kepala OPD terkait, Jumat (14/10/2022).
"Kita sudah memberikan teguran ke-II (kepada pelaksana) dari pembangunan ini," kata Bupati Tiwi. Tercatat, sampai dengan 14 Oktober 2022 ini progres pembangunan baru 6,46 persen atau terjadi deviasi -26,6 persen.
Artinya mengalami keterlambatan pekerjaan dari yang seharusnya sudah 33 persen. "Jadi ini memang lambat sekali walaupun memang nanti selesai kontrak 21 Desember 2022. Oleh karena itu, kita minta komitmen dari pihak pelaksana seperti apa, kita minta jadwal mereka sanggup atau tidak, kita minta timeline nya per minggu itu progresnya mau apa saja," katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga bisa menilai. Apakah rekanan pelaksana bisa menunjukkan komitmen yang positif terhadap penyelesaian atau tidak dan perlu dilakukan putus kontrak atau tidak.
"Kalau misalnya tidak selesai kan kita masih punya waktu sampai dengan Desember, kalau misal tidak selesai ya kita masih ada waktu untuk menunjuk pemenang kedua," ujarnya.
Bupati memastikan, per pekan akan kembali monitoring terhadap hasil pekerjaan ini. Jika tidak menunjukkan progres yang memungkinkan maka bisa dilakukan pemutusan kontrak.
"Mudah-mudahan tidak putus kontrak, tapi kalau ada keputusan putus kontrak tolong ini jangan dikasih 'injury time' (waktu tambahan)," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan Gedung DPRD merupakan proyek yang dilaksanakan secara multiyears. Pertama dibangun 2017 dilanjutkan 2018, 2019, dan 2021.
Kemudian 2022 dilanjutkan untuk penyempurnaan dengan alokasi anggaran Rp 6 miliar dan terlelang sebesar Rp 4,63 miliar atau turun sekitar 23 persen. Pembangunan tahun ini dikerjakan oleh PT Rasa Nungga Utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
