REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya dalam dalam mencegah maupun menangani HIV/AIDS, tuberkulosis (TB) dan malaria. Salah satunya dengan menggandeng berbagai pihak dalam pencegahan maupun penanganan penyakit tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani menegaskan bahwa perlu gerakan bersama dalam mencegah maupun menanggulangi penyakit itu. Terutama dalam mendukung tercapainya target eliminasi HIV/AIDS, TB dan malaria pada 2030.
Pasalnya, Presiden RI juga sudah mengeluarkan aturan terkait eliminasi HIV/AIDS, TB dan malaria pada 2030. Melalui aturan yang sudah ada, pihaknya juga sudah membuat rencana aksi daerah terkait HIV/AIDS, TB dan malaria.
"Sekarang kita menggerakan semua pihak membuat komitmen dan kemitraan untuk dapat mencapai eliminasi AIDS, TB, dan malaria pada tahun 2030," kata Emma.
Pihak-pihak yang diajak untuk mendukung eliminasi HIV/AIDS, TB dan malaria tidak hanya dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Namun, tiap kecamatan juga diminta bergerak bersama, termasuk organisasi profesi dan organisasi masyarakat seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Victory plus dan Aisyiyah.
"Ini adalah komitmen awal, selanjutnya ada langkah dari masing-masing OPD terkait, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi, apa yang bisa mereka dukung untuk eliminasi AIDS, TB dan malaria," ujar Emma.
Perlunya gerakan bersama dalam eliminasi penyakit tersebut mengingat kasus yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Emma menerangkan, kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak 2004 hingga November 2022 ini mencapai 1.470 kasus.
Bahkan, sebagian besarnya masih dalam perawatan saat ini. Sedangkan, untuk kasus TB yang saat ini dirawat di Kota Yogyakarta mencapai 999 kasus.
Terkait dengan malaria di Kota Yogyakarta, saat ini pihaknya mencatat tidak ada kasus. Meski begitu, Emma mengakui terkadang masih ditemukan satu atau dua kasus malaria, karena kasus impor dari penduduk luar daerah ke Kota Yogyakarta.
"Makanya ini butuh dukungan semua pihak, dinkes tidak bisa semua. Misalnya untuk penyakit TB, butuh lingkungan yang perlu pembenahan soal bedah rumah, itu bukan kewenangan dinkes. Jadi perlu ada peran-peran dari OPD lain dalam rangka menuju eliminasi AIDS, TB dan malaria pada tahun 2030," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
