REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan pendidikan politik untuk kaum perempuan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai politik bagi perempuan yang selama ini masih rendah.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulon Progo Erna Handayani di Kulon Progo, Rabu, mengatakan berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021, Kulon Progo masih menempati posisi ke-4 se DIY yaitu 71,41 dan masih di bawah angka nasional 76,26.
"Indeks pemberdayaan gender ini merupakan indikator keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi. Hal ini berarti peran dan partisipasi perempuan Kulon Progo di bidang politik masih rendah, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pendidikan politik bagi perempuan," kata Erna Handayani.
Ia mengatakan pelatihan dan pendidikan politik perempuan ini sangat penting dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan politik bagi perempuan yang selama ini masih rendah.
Pada saat ini sudah masuk pada tahun politik, di mana pada tahun 2024 digelar pemilu serentak.
"Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang peran perempuan di bidang politik, serta strategi meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam bidang politik," katanya.
Lebih lanjut, Erna berharap pendidikan politik perempuan ini diharapkan perempuan nantinya menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
"Hal ini sangat penting mengingat saat ini kita berada di tahun politik, di mana tahun 2024 nanti kita melaksanakan pemilihan umum dari pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah," kata Erna.
Menurut Erna, pada dasarnya perempuan memiliki peran sangat strategis dalam membawa perubahan di lingkungannya. Oleh sebat itu, diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta nantinya mampu mentransfer ilmu politik ini kepada masyarakat di kalurahan(sebutan desa berdasarPeraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019) masing-masing.
Nantinya perempuan-perempuan diharapkan berani berperan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di semua tingkatan, berani mengutarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang termarginalkan.
"Dan pada akhirnya tujuan dari pendidikan politik perempuan ini diharapkan indeks pemberdayaan gender meningkat, yang mana indikatornya adalah angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan," kata Erna.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan saat ini diperlukan usaha yang kuat untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik. Untuk itu, dirinya menekankan akan pentingnya kesadaran indentitas diri dan kepercayaan diri pada perempuan, selain itu perempuan harus memiliki orientasi kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan, paham norma dan etika hukum maupun perundang-undangan.
"Masih perlu effort lagi untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender ini, kita berharap secara bertahap bisa melewati angka itu. Diharapkan perempuan bisa berpartisipasi secara aktif dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan kebijakan-kebijakan umum publik di lingkungan masing-masing hingga tingkat nasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
