Belasan TKD di DIY Pemanfaatannya tak Sesuai Izin

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin

Belasan TKD di DIY Pemanfaatannya tak Sesuai Izin (ilustrasi).
Belasan TKD di DIY Pemanfaatannya tak Sesuai Izin (ilustrasi). | Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY, Krido Suprayitno mengatakan, ada belasan tanah kas desa/kelurahan (TKD) yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Hal ini diketahui dari pengawasan yang dilakukan terhadap pemanfaatan TKD.

Krido menuturkan, pengawasan pemanfaatan TKD dari 2019 hingga 2022 sudah dilakukan dengan menyasar 70 kelurahan di DIY. Dari 70 kelurahan yang sudah diawasi tersebut, ada 583 izin TKD yang diawasi.

Sedangkan, total sasaran pengawasan sendiri mencapai 392 kalurahan. Artinya, masih ada 322 kelurahan yang belum dilakukan pengawasan terkait pemanfaatan TKD ini.

"Dari hasil kegiatan pengawasan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dari 583 izin yang diawasi, terdapat 16 izin tidak sesuai dan 567 izin sesuai," kata Krido di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (22/11).

Baca Juga

Krido menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat 16 pemanfaatan TKD tersebut tidak sesuai izin berdasarkan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017. Mulai dari mengalihkan izin kepada pihak lain, menambahkan keluasan TKD yang telah ditetapkan dalam izin, menggunakan TKD sebagai rumah atau tempat tinggal.

"Demikian pula dilarang untuk menggunakan tanah kelurahan (TKD) yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan, dan menggunakan tanah kelurahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang," ujar Krido.

Lebih lanjut, Krido menuturkan, jumlah TKD yang belum berizin dan telah berubah menjadi non pertanian mencapai 2.095 bidang. “Sehingga kalau ditotal general sampai hari ini itu ada izin gubernur 1.479 izin. Kemudian yang belum diawasi izinnya itu 896,” tambahnya.

Pihaknya pun sudah memberikan teguran kepada kelurahan yang pemanfaatan TKD-nya tidak sesuai izin yang diberikan. Di 2021 saja misalnya, telah diberikan surat teguran kepada 22 kelurahan, dengan total sasaran surat teguran mencapai 23 surat.

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan, ditujukan sebagai pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan TKD. Selain itu, katanya, juga untuk mengetahui kesesuaian izin Gubernur DIY dengan pelaksanaan izin pemanfaatan TKD, dan melaksanakan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa/kelurahan, serta sebagai pembinaan kepada pemerintah kelurahan dalam pemanfaatan tanah.

"Ada tiga hal di dalam izin gubernur, pertama izin sewa-menyewa, kemudian izin perubahan penggunaan lahan, dan yang ketiga izin perluasan. Inilah yang menjadi acuan SOP (dalam melakukan pengawasan ke kelurahan)," jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 

Terkait


Reforma Agraria Dinilai Gerakkan Sektor UMKM

Percepat Program Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN - PNM Bersinergi

Sultan: Pembangunan Perumahan di Tanah Desa Harus Dihentikan

Wamen ATR/BPN: Jokowi Sangat Layak Mendapatkan Nobel Ekonomi

Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, Relawan Anies: Banyak Warga Tak Punya Rumah

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark