Pemkab Bantul Perhatikan Kepentingan Buruh-Pengusaha Putuskan UMK 2023

Red: Muhammad Fakhruddin

Pemkab Bantul Perhatikan Kepentingan Buruh-Pengusaha Putuskan UMK 2023 (ilustrasi).
Pemkab Bantul Perhatikan Kepentingan Buruh-Pengusaha Putuskan UMK 2023 (ilustrasi). | Foto: republika/mgrol100

REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha sebagai pemberi kerja sebelum memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul Tahun 2023.

"Ada dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda terkait upah minimum kabupaten (UMK) itu, yaitu pengusaha dan buruh," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai Rapat Koordinasi dengan Forkompinda terkait Kesiapan Penetapan UMK Tahun 2023 di Bantul, Rabu (24/11/2022).

Menurut dia, pengusaha mengusulkan adanya sejumlah UMK tertentu, buruh juga mengusulkan adanya peningkatan UMK sejumlah tertentu dari UMK sebelumnya.

"Dua titik perbedaan ini pada akhirnya kan pemerintah yang mengambil keputusan, maka pemerintah akan mempertimbangkan produktivitas buruh, kesempatan berusaha dan kemampuan perusahaan untuk terus eksis dan berkembang," katanya.

Baca Juga

Bupati mengatakan dalam menetapkan UMK Bantul juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur pengupahan, yang mana ada beberapa perubahan formula yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

"Rumusnya agak berbeda, dari berbagai pilihan ini kita nanti akan mengambil keputusan mana pilihan yang paling optimal yang lebih menjamin produktivitas usaha, dan keberlangsungan usaha," katanya.

Pihaknya tidak memungkiri nantinya ada kompromi-kompromi antara kedua pihak tersebut, karena kalau tidak ada kompromi nanti yang rugi adalah semuanya, buruh rugi, pengusaha juga rugi, bangsa rugi kalau tidak ada kompromi.

"Kalau tidak ada kompromi artinya apa, tidak ada produksi, kalau tidak ada produksi pengusaha rugi, buruh rugi kehilangan pekerjaan, dan pemerintah juga rugi, maka ini nanti akan diambil titik yang paling rasional dengan keberlangsungan produktivitas industri dan sektor ekonomi yang ada di Bantul maupun DIY," katanya.

Bupati mengatakan, dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) merekomendasikan perhitungannya menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang kenaikannya adalah 5,25 persen dari upah minimum 2022, sementara aspirasi buruh itu naik 13 persen dari 2022.

"Yang satu minta 5,25 persen kenaikannya, buruh minta kenaikan 13 persen, selisihnya adalah 7,75 persen. Nah tinggal pemerintah nanti mencoba untuk mengkompromikan ini dengan menetapkan formula baru, formula baru yang dibuat oleh pemerintah pusat," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 

Terkait


Jabar Targetkan Berikan Nomor Induk Berusaha ke 1 Juta UMK Hingga 2023

Tanggapi Ancaman Mogok, Gubernur Ajak SPN Duduk Bersama

Jokowi Naikan Upah 10 Persen, Pengamat: untuk Jaga Daya Beli dan Kesejahteraan Buruh

Menaker Minta Upah Mimumum 2023 Bisa Akomodasi Kenaikan Harga

Partai Buruh Tolak Penetapan UMP/UMK 2023 Berdasarkan PP 36/2021

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark