REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Angka prevalensi stunting di Purbalingga, Jawa Tengah, sesuai data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2022 yakni sebesar 13,79 persen. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 80 miliar dalam upaya penanganan stunting.
"Terkait upaya yang dilakukan, penanganan stunting sama halnya dengan penanganan kemiskinan. Tidak hanya jadi PR Dinas Kesehatan saja, tapi harus gropyokan antar OPD terkait," kata Tiwi saat memberi pemaparan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bupati, Selasa (7/2/2023).
Bupati menyebut, Dinkes Purbalingga telah menggelontorkan hampir Rp 25 miliar untuk penanganan stunting, khususnya bersumber dari APBD. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) telah melakukan pemugaran 757 rumah tidak layak huni (RTLH) atau identik sekitar Rp 9 miliar.
Dinas Ketahanan Pangan pun telah melakukan pembagian bantuan beras dan lele bagi warga masyarakat miskin di Purbalingga senilai Rp 686 juta.
"Ketika kita rangkum dengan pengeluaran OPD yang lain, termasuk ormas PKK dan sebagainya, kita sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 70 - 80 miliar. Jadi pemkab tidak kurang dalam rangka mengimplementasi apa yang jadi keinginan Bapak Presiden agar 2024 angka stunting minimal 14 persen," jelasnya.
Kaitan sarpras yang tersedia, di Purbalingga terdapat 22 puskesmas dua RSUD, enam RS swasta, dan satu labkesda. Dari 22 puskesmas hanya empat yang belum memiliki USG. "Insya Allah kami segera cukupi untuk kolaborasi juga dengan APBN supaya masalah sarpras ini bisa clear," kata dia.
Purbalingga juga memiliki 1,238 unit posyandu tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut, baru 171 posyandu yang sudah memiliki unit antropometri untuk penimbangan. Pada 2023, Purbalingga telah didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan untuk pengadaan alat antropometri.
"PR (antropometri) ini harapannya clear di 2023, sehingga dari situ pengukurannya akan valid dan terdeteksi ada berapa balita yang sesungguhnya dalam kategori stunting," ujarnya.
Bupati juga melaporkan, terkait air minum dan sanitasi di Purbalingga cakupannya selalu meningkat. Pada 2022 akses air minum layak mencapai 94,08 persen dan akses sanitasi layak mencapai 94,81 persen.
"Kabupaten Purbalingga juga sudah UHC karena persentase jaminan kesehatan sudah 96,15 persen artinya akses kesehatan akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," jelas bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
