DPRD DIY Soroti Masih Adanya Pungutan Liar di Sekolah

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin

 DPRD DIY Soroti Masih Adanya Pungutan Liar di Sekolah (ilustrasi).
DPRD DIY Soroti Masih Adanya Pungutan Liar di Sekolah (ilustrasi). | Foto: Pixabay

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Komisi DPRD DIY menyoroti terkait permasalahan pendidikan yang masih terjadi di DIY yakni terkait pungutan liar oleh sekolah. Pasalnya, masih ditemukan sekolah yang melakukan pungutan liar kepada orang tua/wali murid berkedok sumbangan.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Andriana Wulandari mengatakan, pihaknya masih banyak menerima aduan dari orang tua/wali murid terkait permasalahan tersebut. Praktik pungutan ini masih ditemukan terutama saat adanya penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Bahkan, Andriana menyebut, sekolah masih melakukan praktik pungutan liar dalam bentuk sumbangan kepada peserta didik yang masuk lewat jalur afirmasi. Padahal, jalur afirmasi sendiri disediakan untuk peserta didik yang kurang mampu.

"Pada waktu diputuskan zonasi, ada tiga hal terkait zonasi yaitu afirmasi, prestasi, dan reguler. Namun, ternyata ketika disampaikan ke saya, ada afirmasi yang tetap dimintai pungutan karena afirmasi kan tujuannya untuk merekrut masyarakat yang tidak mampu agar bisa sekolah di tempat sekolahnya," kata Andriana.

Baca Juga

Untuk itu, ia meminta Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk menyelesaikan masalah ini. Diharapkan, kedepannya tidak ada lagi sekolah yang melakukan praktik pungutan liar dengan kedok apapun.

"Diharapkan hal ini mendapat perhatian khusus dari Disdikpora DIY agar masalah ini dapat segera terselesaikan," ujar Andriana.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya pun menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. Pihaknya, kata Didik, akan menyelesaikan melalui Peraturan Gubernur DIY yang mengatur terkait peran serta masyarakat dalam pendidikan.

"Saya sepakat untuk siswa yang afirmasi kalau yang kemarin (pada PPDB 2022) maksimalnya 20 persen, namun saya yakin di luar 20 persen itu masih ada ditemukan siswa tidak mampu. Dan kita atur di dalam peraturan gubernur tidak diperkenankan untuk dimintai sumbangan," kata Didik.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 

Terkait


Aksi Pungli di Jalur Alternatif Puncak

Sekolah di Tanjung Pinang Dilarang Pungut Uang Perpisahan

Polres Gunungkidul Dalami Dugaan Pungutan Liar Kawasan Objek Wisata

Warga Curhat ke Jokowi Soal Pungli, Polres dan Walkot Bogor Langsung Gercep

Kepala LAN: Jangan Ada Pungutan Liar dalam Latsar CPNS yang Gratis

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark